Penguatan industri pertahanan nasional adalah sebuah langkah strategis yang tidak hanya membutuhkan dukungan dari anggaran yang memadai, tetapi juga konsistensi kebijakan jangka panjang dan komitmen pembiayaan yang berkelanjutan dari pemerintah. Kita semua tahu bahwa industri pertahanan adalah salah satu sektor yang krusial bagi keamanan dan kedaulatan negara. Namun, tantangan yang dihadapi oleh sektor ini tidak bisa dianggap sepele.
Pentingnya Kebijakan Jangka Panjang
Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggrain, menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan telah menegaskan pentingnya prioritas penggunaan produk dalam negeri. Selain itu, ada juga kewajiban untuk melakukan transfer teknologi serta penerapan skema “offset” dalam setiap pengadaan dari luar negeri. Kebijakan ini bertujuan menciptakan “captive market” melalui belanja TNI, sehingga industri nasional bisa memiliki kepastian permintaan.
Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan pembeli utama produk pertahanan. Peran ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan produksi industri dalam negeri. Amelia menekankan bahwa program modernisasi kekuatan melalui skema “Minimum Essential Forces” (MEF) yang bertransisi ke “Optimum Essential Forces” (OEF) harus dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk memastikan keberlanjutan industri pertahanan domestik.
Tantangan Pembiayaan yang Dihadapi
Meski ada kemajuan, penguatan industri pertahanan nasional tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama dalam hal pembiayaan. Sering kali, industri ini dipersepsikan sebagai sektor yang berisiko tinggi, mengingat sifatnya yang padat modal dan memiliki siklus produksi serta pembayaran yang panjang. Ketergantungan pada alokasi APBN juga menjadi masalah yang tidak bisa diabaikan.
Selain itu, karakteristik aset industri pertahanan yang sangat spesifik seringkali membuatnya tidak memenuhi kriteria “bankable” untuk agunan kredit. Hal ini menyebabkan dukungan perbankan, termasuk dari bank-bank BUMN, masih terbatas. Meskipun beberapa bank telah mulai memberikan skema kredit modal kerja berbasis kontrak pemerintah, skala dukungan tersebut dinilai belum cukup signifikan untuk mendorong akselerasi industri secara keseluruhan.
Membangun Ekosistem yang Solid
Belanja pertahanan TNI menciptakan “captive market” yang memberikan kepastian permintaan bagi industri nasional. Kepastian ini menjadi elemen penting dalam membangun keberlanjutan investasi jangka panjang. Amelia menekankan bahwa tantangan utama saat ini bukan hanya pada kapasitas produksi, melainkan juga pada konsistensi kebijakan jangka panjang, keberanian untuk berinvestasi dalam teknologi, serta integrasi antara BUMN dan BUMS dalam satu rantai pasok yang solid.
Jika konsistensi kebijakan, dukungan pembiayaan, dan integrasi ekosistem industri terjaga, maka kemandirian industri pertahanan bukan hanya menjadi aspirasi, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur keamanan kawasan.
Peningkatan Kapasitas Produksi
Sejumlah BUMN strategis seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia telah menunjukkan peningkatan kapasitas produksi. Mereka tidak hanya memproduksi kendaraan taktis dan kapal perang, tetapi juga pesawat CN-235 dan NC-212 dengan tingkat kandungan lokal yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa industri pertahanan nasional telah siap untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan.
Di samping BUMN, industri pertahanan swasta juga semakin menunjukkan perannya. Banyak perusahaan swasta kini tidak hanya berfungsi sebagai pemasok komponen, tetapi telah beralih ke tahap manufaktur presisi dan integrasi sistem. Contohnya adalah PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) yang berlokasi di Bandung. Perusahaan ini telah mendapatkan lisensi resmi dari Kementerian Pertahanan untuk memproduksi komponen pertahanan tertentu.
Kolaborasi untuk Masa Depan yang Lebih Baik
NKRI memproduksi berbagai komponen penting, seperti selongsong peluru dan proyektil, serta memiliki kemampuan machining presisi dan pengolahan material yang memenuhi standar industri pertahanan. Mereka bahkan telah menerima rekomendasi dari Kementerian Pertahanan untuk mengembangkan kapasitas produksi menuju sistem senjata utuh, dengan tetap berada dalam koridor regulasi yang ada.
Perusahaan swasta lainnya, seperti PT Republik Defensindo, juga semakin aktif dengan memproduksi kendaraan militer khusus. Kolaborasi antara BUMN sebagai “prime contractor” dan BUMS sebagai pemasok sub-sistem menciptakan ekosistem industri pertahanan yang terintegrasi. Ini menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemasok luar negeri, terutama untuk komponen-komponen kritis.
Kesimpulan
Dengan berbagai tantangan yang ada, konsistensi kebijakan pemerintah menjadi kunci dalam penguatan industri pertahanan nasional. Dukungan pembiayaan yang memadai dan integrasi ekosistem industri sangat diperlukan agar industri pertahanan kita tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga bisa bersaing di tingkat regional. Mari kita berharap bahwa langkah-langkah yang diambil saat ini akan membawa dampak positif bagi keamanan dan kemandirian industri pertahanan Indonesia di masa depan.